Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Ke – VI, Surabaya 26-28 Januari 2020

Sabtu,01 Pebruari 2020

e

Rektor Universitas Kader Bangsa Palembang Ibu Hj. Irzanita, SH, SE, SKM, MM.,M.Kes menghadiri Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Ke – 6 yang dilaksanakan di Hotel Novotel Samator Surabaya Jl. Raya Kedung Baruk 26-28, Surabaya.
Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Ke – 6 APTISI kali ini mengangkat tema “Dengan tema “Membangun SDM Beriman, Bertaqwa, Berakhlak Mulia yang Inovatif dan Deduktif di Era Digital” yang bertujuan diharapkan kepada pengurus APTISI dapat berkomitmen dengan melakukan tugas dengan baik dan menjadi contoh untuk meningkatkan mutu khususnya dalam bidang pendidikan.
Dalam RPPP kali ini hadir juga pejabat-pejabat penting tanah air yang turut andil sebagai pembicara,diantaranya adalah :
1. Ir. H. Joko Widodo, selaku Presiden RI
2. Prof. Dr. Moh. Mahfud Effendy, M.A.P , selaku Menko Polkuham RI
3. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P , selaku Menko PMK RI
4. Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A , selaku Mendikbud RI
5. Dra. Hj. Ida Fauziyah, selaku Menteri Ketenagakerjaan RI
6. Dra. Hj. Khofifah Indar Prawansa, M.Sos , selaku Gubernur Jawa Timur
7. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si , selaku Ketua Umum APTISI Pusat
Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) ke-6 berlangsung di Surabaya pada 28-30 Januari 2020 ini diketahui terlaksana berkat kerjasama APTISI Wilayah VII Jawa Timur dan Universitas Narotama Surabaya. Rapat ini juga dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Khofifah pada sambutannya menegaskan, di tengah disrupsi dan kemajuan teknologi, sangat sedikit membicarakan disrupsi mental dan karakter.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu telah mencabut izin lebih 125 perusahaan teknologi finansial (tkfin/fintech) karena melakukan proses penipuan berbalut digitalisasi ekonomi, finansial teknologi, dan peer to peer.
Disrupsi mental dan karakter seperti itu merugikan masyarakat Indonesia. Masyarakat selalu menjadi korban karena sulit membedakan mana tekfin yang legal, mana yang illegal.
Ketua APTISI Pusat, Dr. M. Budi Djatmiko, mengatakan RPPP, kegiatan APTISI memecahkan permasalahan pada PTS di Indonesia. Serta untuk memberikan usul dan saran pada pemerintah sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo. Salah satu usulan akan disampaikan pada pemerintah adalah diadakan roadmap, sehingga kebijakan tidak terus-menerus berubah setiap ada pergantian Menteri.
Isu lain yang dibahas mengenai pembentuka program studi baru, terlihat semakin mudah, namun sesungguhnya semakin sulit karena adanya syarat link and match.
Pada acara RPPP ke-6 APTISI ini juga terdapat ceremony penyerahan APTISI Award kepada LLDIKTI IX Sulawesi, Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD di Hotel Novotel Samator, Surabaya, Rabu, 29 Januari 2020. APTISI Award yang diterima Prof Jasruddin tersebut merupakan ungkapan terima kasih dan penghargaan atas komitmen serta dedikasinya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Prof Jasruddin dipandang banyak berjasa dalam memberi pembinaan kepada PTS di wilayah LLDIKTI IX Sulawesi.
Rektor Universitas Kader Bangsa tak lupa mengucapkan selamat kepada LLDIKTI IX Sulawesi atas penghargaan yang diraih, semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi kepada LLDIKTI yang lain untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan melakukan terobosan yang lebih berarti.

BERITA LAINNYA

  • UPCOMING EVENTS